Jakarta (KABARIN) - Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional, Hendra Maulana Saragih, menekankan Indonesia harus berhati-hati saat ikut dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace di tengah ketegangan global.
Hendra menjelaskan politik bebas aktif Indonesia harus bisa menjaga kedaulatan negara di tengah gempuran konflik kepentingan antarnegara.
"Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga," ujar Hendra.
Menurut dia, setiap kebijakan luar negeri harus dipikirkan matang-matang agar tidak merenggangkan hubungan diplomatik dengan negara lain.
Di tengah konflik global antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat, 65 tokoh dan lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan keluar dari BoP.
Hendra menilai dorongan itu bisa menjadi masukan agar Indonesia meninjau ulang komitmen menjaga perdamaian di situasi global yang sedang memanas.
"Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang," katanya.
Petisi berjudul "Melawan Imperialisme Baru" yang dirilis pada Minggu (1/3) ditandatangani oleh 65 tokoh mulai dari akademisi, pakar hukum, budayawan, hingga rohaniawan, bersama 79 organisasi masyarakat sipil.
Petisi itu menyoroti sejumlah kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk penolakan pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza serta perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat atau agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC pada Kamis (19/2).
Eskalasi konflik di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) juga menjadi perhatian utama petisi karena menunjukkan Dewan Perdamaian belum mampu menghadirkan solusi damai.
Karena itu, para penandatangan mendesak pemerintah dan DPR untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI ke Gaza.
Sumber: ANTARA
