Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, kepala badan, hingga pimpinan lembaga negara segera membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar dan korupsi yang dinilai menghambat ekonomi nasional.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu.
"Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak," kata Presiden.
Prabowo menegaskan seluruh lembaga pemerintah harus bekerja maksimal untuk memberantas penyalahgunaan wewenang demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
Ia juga menekankan tidak ada pejabat maupun aparatur sipil negara atau ASN yang posisinya aman jika terbukti melanggar hukum atau memiliki kinerja buruk.
Menurut Prabowo, pemerintah siap mengambil tindakan tegas berupa pencopotan hingga penonaktifan ASN yang terbukti melakukan pelanggaran agar memberi efek jera.
Presiden juga meminta pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi ikut bergerak melakukan pembersihan internal secara besar-besaran.
Prabowo mengingatkan pemerintah pusat kini memiliki teknologi canggih yang bisa memantau berbagai bentuk penyimpangan anggaran maupun aset dengan cepat.
Bahkan, pemerintah disebut akan memanfaatkan teknologi pertahanan modern seperti radar bawah tanah dan satelit beresolusi tinggi untuk melacak kekayaan ilegal serta bunker tersembunyi.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti masih adanya oknum aparat berseragam yang menjadi pelindung pelaku pelanggaran hukum.
Karena itu, ia meminta masyarakat ikut aktif mengawasi dengan memanfaatkan ponsel untuk merekam dan melaporkan tindakan aparat yang menyimpang.
Meski begitu, Prabowo percaya mayoritas ASN di Indonesia tetap memiliki integritas dan bekerja dengan baik. Namun, tindakan tegas tetap diperlukan untuk oknum yang merusak nama institusi dan merasa kebal terhadap pergantian pemerintahan.
Sumber: ANTARA
