Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berniat memangkas insentif pajak meski belanja perpajakan terus meningkat, sampai ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil.
“Efektivitas belanja perpajakan yang Rp300 triliun, Rp400 triliun, Rp500 triliun dari waktu ke waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kami kurangi. Kami biarkan seperti sekarang sampai ekonominya betul-betul kuat pertumbuhannya,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan belanja perpajakan masih dibutuhkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Meski efeknya sulit diukur secara terpisah karena bersamaan dengan berbagai stimulus lain, Purbaya menilai kombinasi belanja perpajakan dan stimulus sudah membantu menjaga aktivitas ekonomi tetap positif.
Sebagai gambaran, pemerintah menyalurkan belanja perpajakan Rp530,3 triliun pada 2025 untuk mendukung daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Mayoritas digunakan untuk insentif PPN dan PPh, seperti pembebasan PPN bahan makanan Rp77,3 triliun, sektor pendidikan Rp25,3 triliun, transportasi Rp39,7 triliun, kesehatan Rp15,1 triliun, dan UMKM Rp96,4 triliun. Selain itu ada insentif tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi senilai Rp7,1 triliun.
Dari sisi penerima manfaat, rumah tangga menjadi yang terbesar dengan porsi 55,2 persen atau Rp292,7 triliun, disusul UMKM 18,2 persen, iklim investasi 15,9 persen, dan dunia usaha 10,7 persen.
Sumber: ANTARA
